LSM ATRAKTIP
APRESIASI PRESIDEN JOKO WIDODO KEMBANGKAN DANAU TOBA
Medan,
Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya
Masyarakat Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik Drs. Thomson Hutasoit
sangat mengapresiasi tekad kuat Presiden Republik Indonesia ke tujuh Ir. H.
Joko Widodo atau Jokowi mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi utama
pariwisata Indonesia. Pernyataan pengembangan Danau Toba suatu keharusan adalah
bukti nyata kejenialan Presiden Joko Widodo melihat potensi sumber kemakmuran
dan kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat sekitar Kaldera Toba
yang selama ini terabaikan dalam kebijkan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Hal
itu dikatakan Thomson Hutasoit kepada wartawan hari Kamis (4/2) lalu di Medan.
Thomson Hutasoit sungguh sangat
berterima kasih serta mengapresisasi niat mulia dan tulus dari Pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah mendengarkan jeritan Danau Toba, termasuk
masyarakat sekitar Kaldera Toba yang selama ini hanya dijadikan wacana dan
retorika belaka tanpa tindakan nyata hingga harapan masyarakat sekitar hampir
pupus dan tak percaya adanya kebijakan pemerintah, pemerintah daerah untuk mengembangkan
Danau Toba salah satu destinasi pariwisata utama di negeri ini.
Kita
telah berulang-ulang menyuarakan betapa kelirunya kebijakan pemerintah,
pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah sekitar Danau Toba
yang tak pernah serius mengurus Danau Toba anugerah Tuhan Yang Maha Esa sumber
hidup dan penghidupan bagi masyarakat sekitar, bahkan bagi bangsa Indonesia.
Pada tahun 2006 lalu kita telah mengusulkan melalui media daerah maupun media
nasional agar dibentuk satu badan otorita untuk mengelola dan mengembangkan
Danau Toba sebagai destinasi pariwisata utama di belahan barat Indonesia.
Bahkan kita telah meluncurkan artikel berjudul “Tangisan Danau Toba” serta
“Ambvalensi Pengelolaan Danau Toba” sebagai koreksi total terhadap
kekeliruan kebijakan pemerintah,
pemerintah daerah dalam mengembangkan Danau Toba, danau terbesar ketiga di
dunia serta danau vulkanik terbesar pertama di dunia yang memiliki karakter
spesifik untuk daya tarik wisatawan, baik domestik maupun internasional.
Terus
terang, lanjut Thomson Hutasoit, kita telah berkesimpulan sementara, bahwa
Danau Toba sepertinya telah dijadikan “kosmetik politik” bagi calon-calon
pemimpin di negeri ini, apakah itu calon presiden, calon gubernur maupun calon
kepala daerah di sekitar Danau Toba. Sebab setiap kampanye suksesi kepemimpinan
selalu mendengungkan kebijakan pengembangan Danau Toba, tetapi pasca terpilih
tidak satupun menjadikan Pengembangan Danau Toba sebagai keharusan, kecuali
Presiden Joko Widodo yang menugaskan tidak kurang dari lima (5) menterinya
untuk merealisasikan pengembangan Danau Toba secara konkrit mulai tahun
anggaran 2016 ini.
Thomson Hutasoit yang juga penulis
buku adat budaya Batak Toba dan Kepemimpinan ditinjau dari kultur budaya Batak
Toba meminta dan menghimbau pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah
daerah kabupaten sekitar Kaldera Toba, terlebih seluruh masyarakat agar mendukung
niat mulia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengembangkan Danau Toba salah
satu destinasi utama periwisata di Indonesia. Sifat-sifat ego kedaerahan dan
perasaan paling memiliki dan paling berhak harus segera dibuang jauh-jauh agar
niat tulus Presiden Joko Widodo beserta seluruh menterinya, seperti Menko
Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan,
Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadimulijono dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya
tidak mengalami kendala semata-mata disebabkan ego masing-masing.
Seluruh stakeholder Kawasan Danau
Toba harus menyadari komprehensif paripurna seindah apapun Danau Toba jika
tidak dikelola dengan baik dan benar serta profesional maka seluruh potensi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dianugerakan Tuhan Yang Maha Esa
terhadap bangsa, khususnya masyarakat sekitar Kaldera Toba pasti akan sia-sia,
tegas Sekretaris Umum Punguan Borsak
Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan Sekitarnya itu.
Pemerintah provinsi Sumatera Utara,
pemerintah daerah sekawasan Danau Toba serta seluruh masyarakat seharusnya
sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang
telah mendengarkan jeritan ketertinggalan pengembangan Danau Toba sebagai
destinasi utama pariwisata di daerah ini. Seluruh pihak harus menyadari
paripurna bahwa berbagai kebijakan tentang pengembangan Danau Toba selama ini masih
sekadar wacana dan retrorika walau berbagai even telah dilakukan dan
menghabiskan dana APBD bahkan APBN. Misalnya;
Pesta Danau Toba, Festival Danau Toba dan lain-lain yang sifatnya temporer insidental
tanpa menyentuh akar permasalahan seperti pembangunan infrastruktur untuk
memperpendek rentang waktu jarak tempuh dari Kota Medan menuju Danau Toba yang
menjadi salah satu faktor wisatawan enggan berwisata ke Danau Toba, urai
Thomson Hutasoit.
Kita
sangat-sangat tak setuju apabila ada
pihak-pihak menjadikan Danau Toba sekadar menu seminar, diskusi apalagi menjadikan
proyek (menggarut keuntungan subyektif) tanpa tindak lanjut nyata membangun
infrastruktur sebagaimana dirancang pemerintahan Jokowi-JK yang bukan sekadar
“omong doang/omdo” seperti dilakonkan pihak-pihak tertentu yang ingin
mengekploitasi Danau Toba melalui kebijakan ‘seolah-olah” unutuk menarik
manfaat dan keuntungan atas nama pengembangan Danau Toba, pungkasnya.
Dia juga menghimbau agar pemerintah
daerah sekitar Danau Toba merevitalisasi adat budaya sebagai menu wisata agar
wisatawan lebih lama tinggal di kawasan Danau Toba sebagaimana dilakukan
pemerintah daerah Bali, Yogyakarta dan lain sebagainya. Sebab apabila hanya
mengandalkan keindahan panorama Danau Toba belaka maka wisatawan akan cepat
bosan. Karenanya, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata harus segera
mengindentifikasi, menginventarisasi, memetakan serta membuat matriks-matriks
seluruh potensi wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan supaya wisatawan
termanjakan dan betah tinggal di kawasan Danau Toba, himbaunya mengakhiri. (M03).
