OLOAN SIMBOLON ST POLITISI BERKARAKTER BERJATI DIRI

OLOAN SIMBOLON ST POLITISI BERKARAKTER  BERJATI DIRI

            Salah satu masalah krusial yang sedang dihadapi bangsa saat ini adalah hilangnya karakter, jati diri dari sebahagian besar politisi maupun pemangku jabatan di mata publik sehingga sulit mencari, menemukan sosok politisi, pemangku jabatan  yang konsisten antara tataran kata-kata dengan perilaku nyata ditengah-tengah masyarakat. Padahal korelasi antara tataran kata-kata dengan perilaku merupakan salah satu indikator apakah seseorang politisi, pemangku jabatan publik layak diberi kepercayaan mengemban amanah. Bila seseorang tidak memiliki karakter, jati diri, konsistensi maka sangat mustahil mengakar ditengah-tengah masyarakat. Politisi berkarakter, berjati diri tidak terlalu peduli pencitraan serta aneka protokoler memisahkan dirinya dengan masyarakat yang diwakili sebagaimana diperlihatkan tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, JF Kennedy, Marthin Luther King Jr, Nelson Mandela, Bunda Theresia, dan lain-lain yang sangat melekat di hati rakyat. 

            Politisi berkarakter, berjati diri selalu memosisikan diri “biasa-biasa” tapi selalu berikhtiar dan beraksioma mengukir karya-karya “luar biasa” yang bermanfaat terhadap kehidupan rakyat banyak. Politisi berkarakter, berjati diri selalu memosisikan diri apa adanya bukan ada apanya seperti dipertontonkan politisi-politisi yang sibuk membangun citra diri sebagai kompensasi menutupi kelemahan yang melekat pada dirinya. Fenomena politik pencitraan diri sangat mudah ditemukan dari sebahagian besar politisi atau pemangku jabatan  yakni dikala butuh mendekatkan diri kepada semua orang tetapi bila tidak butuh membangun tembok pemisah dengan orang lain.

            Di sela-sela kekeringan menemukan politisi berkarakter, berjati diri ternyata saya masih menemukan sosok Oloan Simbolon ST yang saat ini menduduki jabatan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara seorang politisi berkarakter, berjati diri dimana politisi ini selain sederhana, bersahaja, tulus, cerdas, konsisten, juga memiliki komunikasi politik yang menembus sekat-sekat keragaman.  Oloan Simbolon ST selalu menunjukkan karakter dan jati diri konsisten yang saya amati sejak tahun 2009 lalu ketika beliau menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dimana sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir. Dia selalu menunjukkan diri 100 persen Katolik dan 100 persen bangsa Indonesia sehingga Oloan Simbolon ST seorang politisi berkarakter, berjati diri, sekaligus politisi religius. Selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Provinsi Sumatera Utara dia selalu memberikan pendidikan politik berkesinambungan sehingga jabatan ketua Komda Pemuda Katolik provinsi Sumatera Utara bukan sekadar jabatan saja tetapi seorang sosok pemimpin yang rutin melakukan kaderisasi di daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara sehingga memiliki basis konstituen di akar rumput.  

Sebagai politisi Oloan Simbolon ST selalu membangun komunikasi terhadap seluruh pihak dengan tulus, bersahaja, konsisten serta berkesinambungan tanpa membedakan status sosial. Hal itu bisa dibuktikan dengan kecerdasan, dan naluri politiknya mampu menduduki Ketua Komisi A DPRD Sumut padahal partainya hanya satu kursi di DPRD Sumatera Utara. Tanpa melebih-lebihkan  yang paling istimewa dari Oloan Simbolon ST adalah kehangatan pertemanan dan persahabatan dengan jurnalistik. Ketika saya ikut kunjungan reses ke daerah pemilihan 8 (delapan) meliputi; Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga tahun 2011 lalu, saya selaku wartawan di unit DPRD Sumatera Utara merasakan langsung betapa hangatnya pertemanan dan  persahabatan yang tidak pernah membedakan status seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan saya seorang jurnalistik. Kami satu mobil mulai dari Medan menuju Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Selama perjalanan kunjungan reses Oloan Simbolon ST selalu memosisikan seluruh rombongan dengan penuh kehangatan, keakraban dalam kesetaraan tanpa membedakan status satu sama lain. Demikian juga ketika berada di Kabupaten Samosir saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa senangnya rakyat Kabupaten Samosir ketika bertatap muka dengan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir itu. Rasa senang ditunjukkan rakyat Kabupaten Samosir kepada Oloan Simbolon ST sebagai putra daerah yang getol  memperjuangkan dana  Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara setiap tahun untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir. Karena itu pula lah saya melihat sosok Oloan Simbolon ST adalah seorang politisi berkarakter, berjati diri, konsisten, religius, sederhana, bersahaja untuk mengemban amanah yang dipercayakan padanya. Terus terang hal-hal seperti itu lah yang sangat sulit ditemukan dari sebahagian besar pilitisi, pemangku jabatan ketika dipercayakan memegang amanah mengakibatkan elektabilitas seseorang semakin menurun karena wanprestasi dengan janji-janjinya.

            Oloan Simbolon ST menampilkan diri sederhana, biasa-biasa dan tidak terlalu mementingkan protokoler, buktinya setelah menjadi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, kantor Komisi A tidak pernah sepi dari tamu dari berbagai lapisan  masyarakat sehingga ruangan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara benar-benar tempat rakyat menyampaikan aspirasi serta keluhan. Salah satu hal istimewa  dari Oloan Simbolon ST adalah sifat peka dan tanggap atas aspirasi serta kasus-kasus  mendera rakyat yang menjadi domain komisi A. Saya melaporkan permasalahan sengketa hutan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT TPL Tbk dimana 16 orang warga Pandumaan-Sipituhuta ditahan di Mapolda Sumatera Utara tanggal 26 Pebruari 2013, Oloan Simbolon ST langsung menemui Kapolda Sumatera Utara meminta penangguhan penahanan ke 16 itu dengan jaminan dirinya baik secara pribadi maupun kapasitas selaku ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara.  Inilah salah satu bukti Oloan Simbolon ST selalu memperhatikan konstituennya di Dapil 8 (delapan) Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga ketika terjadi riak-riak pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Samosir, Oloan Simbolon ST cepat  tanggap mendinginkan suhu politik supaya kondusivitas Kabupaten Samosir tidak terusik pasca Pemilukada di Kabupaten Samosir dengan mengeluarkan statement politik menyejukkan serta melakukan approach ke berbagai pihak untuk meredam gejolak politik di daerah itu. Dia mendorong tumbuhnya pendidikan politik beretika, beradab, bermartabat serta menjaga kondusivitas masyarakat melalui komunikasi politik cerdas, santun, dan beretika.

            Karena itu lah saya  bangga berteman, bersahabat dengan Oloan Simbolon ST seorang politisi berkarekter, berjati diri  sebab selain sederhana, cerdas, bersahaja, tulus, dan loyal juga sangat menyayangi keluarga dan anak-anaknya walau waktunya sangat sibuk selaku wakil rakyat Sumatera Utara. Hal itu saya buktikan dengan mata kepala sendiri dimana Oloan Simbolon ST tetap mengalokasikan waktu untuk mengontrol serta membawa anak-anaknya repressing sebagai wujud nyata kasih sayang seorang bapak terhadap keluarga dan anak-anaknya. Bukankah saat ini dengan alasan kesibukan tidak mempunyai waktu lagi terhadap keluarga dan anak-anak sehingga bermunculan kasus-kasus broken home yang melanda sebahagian besar figur-figur publik sebagaimana menu-menu berita media massa belakangan ini.

            Menurut penilaian saya bahwa terpilihnya Oloan Simbolon ST legislatif provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan sosok dirinya seorang  politisi berkarakter, berjati diri bukan karena partai sehingga suara pemilih pada pemilihan legislatif (Pileg) 2009 lebih tepat disebut Fans Club Oloan Simbolon ST yang mengakar di hati konstituen. Kepiawian, kecerdasan, dan naluri politik Oloan Simbolon ST di mata saya cukup istimewa dan fenomenal buktinya mampu membangun komunikasi politik dengan sesama anggota DPRD Sumatera Utara dari partai-partai lain untuk menduduki posisi ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara bidang pemerintahan. Fakta-fakta inilah indikator nyata bahwa Oloan Simbolon ST adalah seorang politisi berkarakter, berjati diri dan saya yakin Oloan Simbolon ST akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat, baik menjadi legislatif (DPRD SU, DPR RI) maupun eksekutif (kepala daerah) di masa-masa mendatang. Stephen P Robbins (2009) dalam bukunya yang berjudul ‘The Truth About Mananging People’ mengatakan “Prediktor terbaik  perilaku seseorang di masa depan ialah perilakunya di masa lalu”.

            Testimoni ini adalah fakta nyata dari pengamatan langsung terhadap sosok Oloan Simbolon ST yang tidak didasarkan atas alasan subyektif tetapi benar-benar didasarkan atas kaidah obyektif yang terbebas dari interest kepentingan sempit yang sulit dipertanggungjawabkan di ruang publik. Maju lah terus saudaraku, sahabatku menjadi politisi berkarakter, berjati diri karena itulah kerinduan seluruh rakyat di republik ini. Horas !!!

                                                                                                                                                                                                                                                                        Medan, 3 Maret 20013

                                                                                              Drs Thomson Hutasoit.

Bio Data:

1.    Direktur Eksekutif LSM Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP).

2.    Wakil Pemimpin Redaksi SKI ASPIRASI.

3.    Penasehat Unit Wartawan DPRD Sumatera Utara.

4.    Wakil Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Utara.

5.    Mantan Ketua Umum DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (GABPKIN) Provinsi Sumatera Utara.

6.    Sekretaris Umum Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan Sekitarnya.

7.    Sekretaris II Parsaadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) Kota Medan Sekitarnya.

8.    Penulis buku Meneropong serta Mengamati Visi-Misi Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin Silaban SE ‘ Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Sakit serta Punya Masa Depan (2011), Indikator Bangsa Bangkrut (2011), Potret Retak Berbangsa Bernegara (2011), Misteri Negara Salah Urus (2011),  Keluhuran Budaya Batak-Toba (2012), Kearifan Lokal Batak-Toba serta implementasinya dalam berbangsa bernegara (2012), Solusi Adat Batak-Toba (2013), serta ± 250 Artikel di berbagai media.    

                       

           

                      

LSM ATRAKTIP Menhut Segera Tuntaskan Sengketa Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

LSM ATRAKTIP 

Menhut Segera Tuntaskan Sengketa Masyarakat Adat  Pandumaan-Sipituhuta 

Medan, Aspirasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP) Drs Thomson Hutasoit minta Menteri Kehutanan Republik Indonesia segera tuntaskan sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk supaya kondusivitas masyarakat pulih kembali seperti sediakala. Hal itu dikatakannya kepada wartawan SKI ASPIRASI hari Selasa (12/3) di Medan. 

Thomson mengatakan lebih lanjut, kita melihat kekurang pedulian serta political will dari berbagai pihak untuk menuntaskan kasus ini hingga masyarakat tidak percaya lagi terhadap institusi negara dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dari berbagai data yang kita dapatkan terkesan beberapa kejanggalan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan pihak PT Toba Pulp Lestari, Tbk antara lain; 

Pertama, Permasalahan sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bermula pasca keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 439/Kpts-II/1992 tertanggal 1 Juni 1992 yang memberi izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) seluas 269.060 Ha di 8 kabupaten antara lain; Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Selatan, yang diduga tidak terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum adat atau tanah ulayat masyarakat setempat. 

Kedua, Sebagaimana diketahui bahwa PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) telah pernah dihentikan operasionalnya akibat tuntutan masyarakat pada tahun 1997-2002 yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk dengan paradigma baru sesuai SK Menhut Nomor: 351/Menhut-II/2004 tertanggal 24 Pebruari 2004 dengan luas 269.060 Ha. Tapi dalam kenyataannya PT TPL, Tbk tetap menggunakan izin sesuai SK Menhut Nomor: 439/Kpts-II/1992. Sehingga pergantian nama tersebut dicurigai hanya “memperdaya” masyarakat. Karena apabila benar sesuai tuntutan masyarakat maka sebelum mengeluarkan SK Menhut Nomor: 351/Menhut-II/2004 klaim-klaim masyarakat adat dan tanah ulayat sudah harus dikeluarkan dari izin tersebut. 

Ketiga, Telah terjadi “perampasan, pencaplokan, dan penghilangan” hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat secara massif dengan dalih masyarakat hukum adat atau tanah ulayat tidak mampu memberikan/menunjukkan alas hak formal (bukti hitam di atas putih-red) padahal masyarakat hukum adat atau tanah ulayat tidak pernah memiliki bukti tertulis. Hukum adat adalah hukum tak tertulis sehingga pembebanan pembuktian bukti tertulis adalah kekeliruan fatal serta kekacauan berpikir amat sangat tidak masuk akal. Setiap pihak yang hendak meminta beban pembuktian tertulis kepada masyarakat adat atau tanah ulayat menunjukkan ketidaktahuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di republik ini. Hukum adat salah satu hukum dasar negara tak tertulis yang diakui di republik ini. 

Keempat, Keterlambatan pemerintah cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia menyelesaikan permasalahan sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan karena Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dalam suratnya bernomor S.1157/KM-3/07 yang ditujukan kepada Jannus Lumban Batu Ketua Kelompok Tani Kemenyaan dalam isi suratnya mengatakan,”Menanggapi surat saudara No. 034/B/KTK/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, kami sampaikan saat ini sedang dalam percermatan Departemen Kehutanan. Kurun waktu 2007 sampai 2013 atau selama 6 (enam) tahun adalah suatu kurun waktu cukup panjang tidak mendapat penyelesaian, sementara masyarakat adat Pandumaan-Sipihuta tidak pernah nyaman dan selalu mendapat “intimidasi” psikologis. Gelombang unjuk rasa menuntut hak dilakukan berkali-kali dan bahkan berujung ditahannya 16 orang warga Pandumaan-Sipituhuta di Mapoldasu 26 Pebruari 2013 lalu. 

Kelima, Pembuktian telanjang pelanggaran UUD Republik Indonesia 1945 pasal 33 akibat terbitnya UU RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana pada pasal 21 UU RI Nomor 25 tahun 2007 secara gambling dikatakan, “Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh : (a), Hak atas tanah, (b), Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan (c), Fasilitas perizinan impor.

Keenam, Sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri terdapat; (a), Pada Diktum Pertama ayat 2 menetapkan bahwa; “menetapkan luas dan batas definitif areal ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (b), Pada Diktum Kelima ayat 4 menetapkan bahwa; “penataan batas seluruh areal kerjanya selambat-lambatnya 36 bulan sejak keputusan ini. Keputusan dikeluarkan Menteri Kehutanan tanggal 1 Juni 1992 tetapi hingga bulan Maret 2013 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi anehnya, Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin tidak bisa berbuat apa-apa alias “impoten”, sementara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta sudah terlunta-lunta hidupnya akibat tak jelas tata batas izin PT TPL yang dulunya bernama PT IIU. 

Ketujuh, “Pelecahan” nyata terhadap Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dan B DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Kapoldasu, Bupati Humbang Hasundutan, Dinas Kehutanan Provsu, dan PT Toba Pulp Lestari, Tbk hari Senin 12 Nopember 2013 di ruang Rapat Komisi A DPRDSU, dimana kesimpulan rapat antara lain; 1. Diminta kepada TPL tidak mengusik Kemenyaan yang ada pada tata batas. 2. Diharapkan kepada Pemkab Humbahas agar mendata masyarakat yang mempunyai hak usaha kemenyaan agar tidak ada kelompok tertentu mengatasnamakan masyarakat. 3. TPL secara serius melakukan sosialisasi kepada semua pihak Informal Leader & Formal Leader sebagai bentuk dialog. 4. CSR perlu dikelola dengan transparan dan penggunaan menyentuh kepada kepentingan masyarakat. 5. Laksanakan pola kolaborasi antara TPL dengan masyarakat dengan membuat MOU yang saling menguntungkan. 6. Diminta kepada Kapolda agar mengutamakan Pendekatan Hukum Adat Perdamaian dalam menangani kasus hukum yang terjadi di areal konsesi TPL beberapa hari yang lalu. 

Kedelapan, Berdasarkan Laporan Perkembangan Operasi PT Toba Pulp Lestari, Tbk Juli-Desember 2005 yang disampaikan Januari 2006 disebut bahwa; terdapat Lahan Pihak Lain di Unit I, Blok I (AN) 4.616 Ha, Blok II (TE) 41.817 Ha, Blok IV (HB) 3.282 Ha. Unit II, Blok III (TU) 27.049 Ha, Blok V (SA) 8.332 Ha, Blok VI (PS) 25.862 Ha. Jumlah Total Lahan Pihak lain 110.959 Ha. Pertanyaan: Lahan siapa yang dimaksud dengan lahan pihak lain hingga kini belum diketahui dengan jelas sehingga perlu dijelaskan transparan agar publik mengetahui seluas-luasnya. 

Kesembilan, Pelecehan serta pengangkangan kasat mata atas kesepakatan bersama atau Statemen Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Bersama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Kementerian Kehutanan RI. Adapun kesepakatan bersama atau Statemen yang dibuat adalah; a. Pada akhir Januari atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 harus ada Tapal Batas. b. Adanya kemitraan. c. Pada Bulan Pebruari 2013 MOU sudah ada. 

Kesepuluh, Keberpihakan pihak Kepolisian terhadap PT TPL, Tbk terkesan sangat kasat mata mengakibatkan Kepolisian berhadap-hadapan dengan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang menuntut hak tanah leluhurnya. Kepolisian bukan lagi pelindung rakyat tetapi pelindung pengusaha atau pemilik modal akan mencoreng wajah kepolisian di mata publik. Padahal Jenderal Sudirman (1946) mengatakan,”anak-anakku, tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan tetapi tentara yang berideologi yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan satu negara, yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapa pun juga. Berjuang terus, saya tetap memimpin kamu sekalian. Tuhan Insya Allah melindungi perjuangan suci kita”…(Haris Munandar, 2008).

Kesebelas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terkesan kurang gigih memperjuangkan nasib masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ke pemerintah cq. Kementerian Kehutanan sehingga kasus sengketa masyarakat adat pandumaan-Sipituhuta dengan PT TPL, Tbk berlarut-larut serta melelahkan yang ditandai gelombang unjuk rasa dalam eksklasi besar-besaran hingga ke Mapoldasu. 

Keduabelas, Tidak konsisten dan sinkron memperjuangkan/melanjutkan tuntutan rakyat sesuai hasil Pansus DPRD Humbang Hasundutan Nomor: 14 tahun 2012 tentang Rekomendasi Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Humbang Hasundutan tertanggal 19 Juni 2012, termasuk Berita Acara Pengukuran Areal Kerja IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari, Tbk yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal pada butir 5 (lima) Rekomendasi DPRD Humbang Hasundutan secara tegas disebutkan,” Usulan Revisi Batas Areal Kerja IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari, Tbk dan berita acara Pengukuran titik-titik koordinat Areal Kerja IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari, Tbk di kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan”.

Ketigabelas, Hal paling aneh, PT TPL sepertinya “tuan tanah” yang berlagak membagi tanah kepada masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta pemilik hak purba jauh sebelum republik ini merdeka dengan alasan PT TPL, Tbk telah memegang izin dari pemerintah. Apakah PT TPL, Tbk ingin mempraktekkan Sisuan bulu jadi paisolat sebagaimana ungkapan leluhur yang menunjukkan tergusurnya pemilik tanah dari tanah leluhurnya. 

Keempatbelas, PT Toba Pulp Lestari, Tbk terkesan arogan serta tidak menghormati Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah merekomendasikan standpas sesuai butir 4 (empat) Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, “Agar Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memerintahkan PT Toba Pulp Lestari, Tbk supaya tidak melakukan kegiatan (Stanpas) di semua areal yang masih bermasalah” tetapi dengan mengandalkan izin yang diperoleh dari pemerintah tidak mengindahkan rekomendasi tersebut. 

Kelimabelas, Telah terjadi rekayasa Berita Acara Kesepakatan antara masyarakat Desa Aek Nauli dengan PT Toba Pulp Lestari, Tbk secara sepihak pada hari Senin, 7 Maret 2011 yang ditanda tangani beberapa orang warga serta dua Kades antara lain; Kades Aek Nauli I dan Kades Aek Nauli II dengan mahar Rp 30 juta di atas kertas meterai Rp 6.000 yang memicu Mosi Tidak Percaya serta meminta kedua Kades tersebut diajukan diberhentikan Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSi dengan tembusan Gubernur Sumatera Utara, Pimpinan DPRD Humbang Hasundutan dan Camat Pollung. 

Keenambelas, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan serta instansi terkait belum pernah melakukan pengukuran secara akurat berapa luas hutan yang telah dikuasai PT TPL, Tbk hingga kini sehingga  tidak tertutup kemungkinan terjadi “perambahan hutan atau melewati ijin konsesi secara illegal”.

Ketujuhbelas, Belum disosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Pebruari 2012 yang telah membatalkan SK 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga penunjukan kawasan hutan seluas 3.742.120 Ha di Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum serta tidak relevan lagi. 

Lebih lanjut Thomson Hutasoit mengatakan, permasalahan ini telah disampaikannya kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Rahmawati Soekarnoputri, Lemhamnas RI, bahkan telah menulis Buku Meneropong serta Mengamati Visi-Misi Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin Silaban SE ‘Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit, dan Punya Masa Depan” tahun 2010 lalu dan telah disampaikan buku tersebut kepada Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSI, Wakil Bupati Drs Marganti Manullang, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Bangun Silaban SE, Anggota DPR RI Dr Capt Anton Sihombing MSc, dan pejabat terkait di Provinsi Sumatera Utara serta anggota DPRD provinsi Sumatera Utara. Jadi kita tidak pernah berhenti mengikuti sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ini bahkan kita sudah langsung terjun ke lokasi 2008 lalu. Karena itu, kita meminta Menteri Kehutanan RI segera tuntaskan kasus sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT TPL, Tbk sebab kasus ini telah menimbulkan instabilitas di kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dan Sumatera Utara Umumnya. Jangan sampai ada pihak-pihak membawa kasus ini ke Komnas HAM internasional maupun lembaga-lembaga lain karena Kementerian Kehutanan tidak mau tahu dengan kesengsaraan rakyat, tutupnya. (M.03). 

Toga Sihombing di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Berangkatkan Dr RE Nainggolan MM Menjadi Wagubsu

Toga Sihombing di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara  

Berangkatkan Dr RE Nainggolan MM Menjadi Wagubsu 

Medan, Aspirasi

Toga Sihombing yakni Borsak Jungjungan Silaban, Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbinan Hutasoit di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara berangkatkan Dr Rustam Effendy Nainggolan MM maju menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Hal itu diungkapkan Dr RE Nainggolan MM kepada SKI ASPIRASI hari Kamis (14/2) pada saat Toga Sihombing melaksanakan acara adat Borhat-borhat menjadi wagubsu di rumahnya jalan Beringin VII Gaperta Medan. 

Dukungan dan doa Toga Sihombing di 33 kabupaten/kota menjadi kekuatan bagi kami untuk memenangkan  Pilgubsu 7 Maret 2013 nanti, sebut mantan Ketua Bappeda Taput (1992), Sekwilda Dairi (1996), Bupati Tapanuli Utara (1999), Kepala Badan Infokom Provsu (2004), Kepala Bappeda Provsu (2005), Sekda Provinsi Sumatera Utara (2008-2010) saat wawancara khusus dengan SKI ASPIRASI. Dia lebih lanjut mengatakan, doa dan dukungan Toga Sihombing di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara telah diterimanya sejak tahun 2011 hingga 2013 di berbagai acara Toga Sihombing seperti pesta ulang tahun, pesta natal, pesta bona taon yang dilaksanakan punguan Borsak Jungjungan Silaban, Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbinan Hutasoit di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara berupa pemberian Ulos Borhat-borhat untuk maju menjadi calon pemimpin (cagubsu/cawagubsu) provinsi Sumatera Utara 2013-2018. 

Dr RE Nainggolan MM yang mempersunting Linda Br Sihombing BA mengatakan sangat terharu dan bangga atas doa dan dukungan Toga Sihombing di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara karena Toga Sihombing benar-benar  seia sekata, sehati sepikiran dalam memberikan doa dan dukungan kepada putra-putri (anak, boru, bere-red) terbaik Toga Sihombing menggapai kemajuan di segala bidang. Karena itu lah kami tidak pernah ragu atas doa dan dukungan hula-hula Toga Sihombing pada pemilihan 7 Maret 2013 nanti. 

Ketika  SKI ASPIRASI mewawancarai H Nazaruddin Sihombing penasehat Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan Sekitarnya yang juga penasehat Parsadaan Pomparan Togi Sihombing (PARTOGI) Kota Medan Sekitarnya mengatakan, “Dr RE Nainggolan MM adalah salah satu putra terbaik Toga Sihombing dan telah membuktikan diri di berbagai jabatan di provinsi Sumatera Utara”. Bukan hanya Toga Sihombing mengakui itu tetapi seluruh rakyat Sumatera Utara sehingga tiada pilihan lain selain Dr RE Nainggolan MM, jelasnya. H Nazaruddin Sihombing yang juga Ketua PD II GM FKPPI Provinsi Sumatera Utara menegaskan lebih lanjut, doa dan dukungan Toga Sihombing dimana pun berada terhadap Dr RE Nainggolan MM wajib hukumnya sesuai falsafah Dalihan Na Tolu yakni somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru tidak ada kaitannya dengan partai politik, urai mantan Ketua Umum Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan Sekitarnya periode 1996-2001 yang juga salah satu wakil ketua partai politik di provinsi Sumatera Utara hari Kamis (14/2) di Medan. Selanjutnya, Ir. Karmel Sihombing Lumbantoruan Ketua Umum Punguan Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan (BOSNA) Kota Medan Sekitarnya mengatakan, kami tidak mempersoalkan apakah Dr RE Nainggolan MM nomor 1 (gubernur-red) atau nomor 2 (wagubsu) bagi kami DR RE Nainggolan MM adalah putra terbaik provinsi Sumatera Utara yang telah membuktikan diri mengukir segudang prestasi di pemerintahan daerah Sumatera Utara, bukan semata-mata fanatisme karena menantu (hela) Toga Sihombing, ucapnya dengan tegas. Gordon P Simamora tokoh Toga Simamora juga mengatakan, sangat sulit mengingkari prestasi-prestasi yang diukir Dr RE Nainggolan MM di berbagai jabatan yang pernah diembannya di pemerintahan daerah Sumatera Utara selama ini sehingga dia paling layak memimpin Sumatera Utara, dan rakyat tidak perlu meragukan kemampuan RE Nainggolan bila terpilih menjadi wakil gubernur, tegasnya.   

Sementara itu ketika SKI ASPIRASI mewawancarai Op. Samsinar Hutasoit tokoh masyarakat Aek Kanopan, kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) melalui telepon selulernya hari Kamis (21/2) mengatakan, Dr RE Nainggolan MM sangat tepat didukung untuk memimpin Sumatera Utara 2013-2018 sebab telah terbukti sukses dalam berbagai jabatan di pemerintahan daerah Sumatera Utara. Kami masih ingat ketika memegang jabatan Bupati Tapanuli Utara selalu rajin ke daerah-daerah terpencil dengan berjalan kaki beberapa puluhan kilometer untuk mengetahui penderitaan rakyatnya. Hal itu kami lihat dan ketahui karena walaupun kami di Labuhan Batu kami sering pulang ke Bona Pasogit, jadi bukan katanya-katanya, tegasnya. Selain daripada itu lanjutnya, Taman Wisata Iman Salib kasih, Bandar Udara (Bandara) Silangit di Siborong-borong merupakan karya monumental Dr RE Nainggolan MM yang tidak ada seorang pun melupakannya sepanjang masa. Demikian juga A. Oloan Nababan tokoh masyarakat di Sumbul, Kabupaten Dairi melalui telepon selulernya Jumat (22/2) mengatakan, bila rakyat Sumatera Utara benar-benar ingin maju maka pilihan satu-satunya adalah Dr RE Nainggolan MM karena memiliki segudang pengalaman di pemerintahan daerah seperti mantan Sekwilda Dairi yang menunjukkan kinerja luar biasa sebagi abdi negara, pungkasnya. Gubernur/Wakil Gubernur harus mengenal daerah ini seluas-luasnya dan yang relatif paling mengetahui daerah provinsi Sumatera Utara adalah RE Nainggolan MM, tegasnya. Op Judika Hutasoit warga Nagasaribu, Kecamatan Lintong ni Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan melalui selulernya hari Jumat (22/2) mengatakan, kami di Humbang Hasundutan tidak pernah ragu memilih RE Nainggolan MM menjadi Wakil Gubernur sebab  kami tidak mampu membohongi diri peran besar Dr RE Nainggolan MM pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan ketia di Bupati Tapanuli Utara. Kini Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perkembangan  pesat dan itu tidak terlepas dari peran RE Nainggolan MM, tegas tokoh adat itu.

Guru M Hutasoit BA tokoh masyarakat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara melalui telepon selulernya (12/2) mengatakan, Toga Sihombing Tapanuli Utara tidak pernah ragu mendoakan dan mendukung Dr RE Nainggolan MM menjadi wakil gubernur Sumatera Utara bahkan rakyat Tapanuli Utara sangat bangga bila RE Nainggolan MM mantan Bupati Tapanuli Utara terpilih menjadi wakil gubernur pada pemilihan 7 Maret 2013 nanti. Dia lebih lanjut mengatakan, RE adalah orang pintar, cerdas, santun, bijaksana serta bersahabat terhadap semua orang sehingga tidak ragu lagi memimpin Sumut dalam kebhinnekaan, tegas tokoh masyarakat yang mudah senyum itu. John V Nababan SE MAP Ketua PARTOGI (Borsak Jungjungan Silaban, Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbinan Hutasoit) Kabupaten Batu Bara didampingi St. J. Lumbantoruan BA pensiunan BRI Lima Puluh, Nagam Silaban mengatakan, Dr RE Nainggolan MM bukan lah sosok yang hanya mendekati rakyat bila butuh tetapi bila tidak butuh tidak peduli sama sekali seperti cagubsu/cawagubsu lain yang bergerilya mendekati rakyat menjelang Pilgubsu. RE Nainggolan adalah tokoh masyarakat Sumut sejati buktinya dia penasehat di Toga Sihombing Kota Medan Sekitarnya, Ketua Dewan Pembina Keluarga Besar Nainggolan (KBN), Ketua Umum Perayaan Jubeleum 50 tahun Dewan Gereja Asia (Christian Confrence of Asia/CCA-red) 7 Maret 2007 di Stadion Teladan Medan, Ketua Umum Wilayah II Pesta Jubeleum 150 tahun HKBP tahun 2011 di Stadion Teladan Medan yang dihadiri puluhan ribu masyarakat dari berbagai elemen. Hal itu dikatakannya kepada SKI ASPIRASI hari Kamis 7 Pebruari 2013 di Lima Puluh Kabupaten Batubara. Juga JP Nababan BSc warga Kisaran salah satu tokoh Toga Sihombing Kabupaten Asahan mengungkapkan hal senada tentang doa dan dukungan Toga Sihombing di Kabupaten Asahan ditandai dengan pemberian ulos borhat-borhat kepada RE Nainggolan. Toga Sihombing Kabupaten Asahan mendoakan dan mendukung RE Nainggolan agar terpilih 7 Maret 2013 nanti karena beliau sangat layak memimpin Sumatera Utara, ungkapnya. Demikian juga Maringan Hutasoit mantan PNS Bea Cukai Tanjung Balai yang juga salah satu tokoh Toga Sihombing Kota Tanjung Balai megatakan kami siap mendoakan dan mendukung Dr RE Nainggolan MM menjadi wakil gubernur pada 7 Maret 2013 nanti karena RE memiliki kemampuan teruji di pemerintahan daerah Sumatera Utara selama ini. Kami tidak pernah ragu memberikan dukungan kepada RE karena paling layak memimpin Sumatera Utara, tegasnya.  Ketika SKI ASPIRASI mewawancarai Ketua Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Pematang Siantar Sekitarnya Drs. Hotler Hutasoit melalui telepon selulernya hari Jumat (15/2) mengatakan, Toga Sihombing Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun sudah komit untuk mendoakan dan mendukung Dr RE Nainggolan MM maju menjadi wakil gubernur Sumatera Utara karena sudah mengenal dan mengetahui kemampuan  manajerial serta prestasi kenerja di berbagai jabatan di pemerintahan Sumatera Utara selama ini, ujarnya. Kita kan selama ini menginginkan hadirnya pemimpin berkualitas serta memiliki rekam jejak kinerja (track record) yang baik kinilah keinginan itu terjawab dengan hadirnya Dr RE Nainggolan MM yang telah berpengalaman di pemerintahan daerah serta memiliki keahlian sebab RE adalah doktor (S3) perencanaan pembangunan wilayah dari universitas ternama di Sumatera Utara, ucapnya di ujung telepon selulernya. (M 03).       

  

   

PILGUBSU BUKAN PERJUDIAN

PILGUBSU BUKAN PERJUDIAN

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tinggal menghitung hari karena itu pasangan calon gubernur/wakil gubernur beserta tim suksesnya melakukan berbagai cara untuk memenangkan cagubsu/cawagubsu usungannya  7 Maret 2013 nanti. Para kandidat serta tim sukses mengeluarkan bermacam jurus pamungkas seperti bagi-bagi uang, sembako, pakaian, komitmen politik misalnya janji jabatan apabila menang Pilgubsu.

Sadar atau tidak kedermawanan kandidat di saat Pilgubsu telah merusak  karakter mental serta memberangus kecerdasan rakyat menentukan pilihannya terhadap calon gubernur/wakil gubernur memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, integritas memimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan. Artinya, aneka pemberian itu tidak mustahil akan membutakan kecerdasan, kecermatan rakyat dalam menentukan pilihan pada cagubsu/cawagubsu 2013-2018. 

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) bukan perjudian sehingga rakyat harus benar-benar mengetahui rekam jejak kinerja (track record) serta mengenal dengan baik dan benar setiap kandidat Pilgubsu supaya tidak seperti perjudian tidak ada kepastian perkembangan kemajuan Sumatera Utara lima tahun ke depan. Kegagalan menghadirkan gubernur/wakil gubernur memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, integritas  memimpin Sumatera Utara lebih maju, sejahtera, adil bagi  rakyat Sumatera Utara yang pluralis merupakan dosa kolektif seluruh rakyat Sumatera Utara sebab Pilgubsu 7 Maret 2013 merupakan momentum strategis kedaulatan rakyat menentukan gubernur/wakil gubernur yang mampu menjawab segudang permasalahan membelenggu daerah ini. 

Pemilihan gubernur (Pilgub) harus pula dipahami tidak indentik dengan pemilihan partai politik sebab pemilihan gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara adalah untuk memilih calon kepala daerah (gubernur/wakil gubernur-red) bukan memilih partai politik sebagaimna diatur UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004, Per-KPU No. 9/2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, Per-KPU No. 13/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pilkada disebutkan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol/gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DRPD atau 15% akumulasi suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan, pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang. Dan pada poin h syarat calon KDH/WKDH disebutkan; mengenal daerah & dikenal oleh masyarakat daerahnya. Selain daripada itu, perlu diingat tidak ada salah satu partai politik pun di negeri ini mampu mengklaim diri bersih dari aroma tindak pidana korupsi karena kader-kadernya terjerat tindak pidana korupsi sehingga sangat keliru besar bila ada mengklaim diri paling bersih.   

Rakyat Sumatera Utara tidak boleh terperangkap politik transaksional seperti pemberian sumbangan, serangan fajar bagi-bagi uang, sembako, pakaian, komitmen pembagian jabatan dan lain sebagainya yang merupakan pembodohan politik serta menghancurkan harapan perkembangan provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diharapkan  pasangan calon cagubsu/cawagubsu yang sedang berkompetisi tidak menghalalkan segala cara untuk meraih ambisi kekuasaan pada pesta demokrasi rakyat 2013. Pilgubsu adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih cagubsu/cawagubsu paling baik dari yang baik melalui visi-misi serta program terukur cagubsu/cawagubsu bukan perjudian yang   tidak ada kepastian.

 Pilgubsu 7 Maret 2013 momentum strategis bagi rakyat untuk menentukan gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara 2013-2018 melalui pilihan  cermat, cerdas yang didasarkan visi-misi serta program para kandidat bukan alasan pemberian kedermawanan sesaat nikmat membawa sengsara. Kemajuan Sumatera Utara lima tahun ke depan BAGAIMANA PARTOGI MERAIH SUKSES KOLEKTIFhanya terwujud bila rakyat mampu memilih cagubsu/cawagubsu berkualitas, berpengalaman, teuji, terbukti serta memahami manajemen pemerintahan daerah, bukan karena mampu bagi-bagi uang, bantuan sosial (bansos) dari anggaran pemerintah daerah menjelang Pilgubsu. Ketegasan penyelenggara Pilgubsu (KPUD, Panwaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PPATK, Kejaksaan, Kepolisian untuk mengawasi politik transaksional selama Pilgubsu harus benar-benar optimal supaya Pilgubsu 2013 berkualitas. (M 03).